Panas. Cahaya matahari terik. Dua perempuan, satu lelaki muda duduk di teras rumah Blok B nomor 39 Perumahan Griya Senggarang Permai (GSP), KM 14, Tanjungpinang. Yang lelaki mengenakan kaos dan celana pendek. Sementara dua wanita bertaut usia jauh, mengenakan terusan pakaian tidur.
“Panas,” kata wanita mengandung yang usianya masih muda. Dia Nur Asiah (25). Wanita berusia baya dan remaja laki-laki yang duduk berhadapan dengannya adalah ibu dan saudaranya. Di siang yang panas itu mereka sengaja duduk di teras “mencari angin” karena udara di dalam rumah terasa pengap. Kipas angin milik mereka tak bisa digunakan. Tak ada aliran listrik. Demikian pula tv, kulkas, dan perangkat elektronik lainnya. Terpajang begitu saja.
Peralatan itu baru bisa digunakan pada jam tertentu saja. Mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.
“Listriknya dari genset yang disediakan PT (Sinar Bahagia Group sebagai depelover perumahan),” kata Nur Asiah.
Kondisi itu dialami Nur Asiah dan sekitar 70 kepala keluarga lainnya di perumahan tersebut sejak Senin (28/12) lalu. Aliran listrik ke perumahan tersebut diputus PLN Rayon Bintan Centre karena dianggap ilegal. Mengambil listrik langsung dari meteran induk. PLN baru akan mengaliri listrik lagi jika developer membayar denda yang ditetapkan antara Rp20 juta-Rp30 juta.
Akibat kondisi semacam itu, Nur Asiah, dan warga di perumahan itu hanya dapat menikmati listrik selama 4 jam saja saat malam dalam setiap harinya. Di saat itulah mereka bisa menikmati siaran televisi, menyedot air dari sumur menggunakan pompa, dan merasakan penerangan. Mulai pukul 22.00 WIB sampai pagi, gelap.
“Terpaksa pakai lampu teplok yang penting ada cahaya.
Takut juga maling. Soalnya kami tak ada tetangga. Sepi,” keluh Nur Asia. Ia mengaku sama sekali tak tahu permasalahan listrik yang terjadi di perumahan mereka. Yang jelas, sebagai ibu rumah tangga, dia sangat merasakan akibat tidak lancarnya pasokan listrik ke perumahan mereka itu.
Akhir tahun 2009, Kamis (31/12), ruang rapat gedung PLN Cabang Tanjungpinang, Jalan Bakar Batu berlangsung perdebatan alot. Siang itu, hadir diantaranya Direktur PLN Cabang Tanjungpinang, Wahyu Bintoro serta beberapa staf dan Manajer dari tiap ranting, anggota LSM, perwakilan masyarakat, dan dua anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu dan Benni SH.
Pertemuan itu membahas mengenai penambahan daya yang dilakukan PLN di sebuah rumah mewah di Jalan Pantai Impian Gang Lumba-Lumba 6. Daya yang sedianya 2200 VA (R1), ditingkatkan menjadi 23.000 VA (R3).
“Kami mempertanyakan pernyataan PLN tidak ada pemasangan listrik baru atau penambahan daya. Tapi kenyataannya ada. Itu yang kami pertanyakan,” kata Maskur Tilawahyu, anggota Komisi I yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (1/1) kemarin.
Humas PLN Tanjungpinang, Salman, mengatakan, rumah yang ditambahkan dayanya itu adalah rumah milik Subandi. Diketahui Subandi yang dimaksudkan Salman adalah pengusaha pinang yang merupakan agen BBM besar yang ada di Tanjungpinang. Dia juga dikenal sebagai pengusaha yang memiliki SPBU dan pabrik yang ada di Tanjungpinang. Penambahan daya itu dikatakan Salman tidak ada maksud lain, terkecuali untuk memperlancar suplai BBM dari Subandi ke PLN.
“Perlu diluruskan, persoalan itu murni pertimbangan perusahaan karena sangat membantu. Hal itu berdasarkan aturan. Tak ada maksud lain,” katanya. Atas hal tersebut Maskur menganggap PLN diskriminasi. Ia menyesalkan Direktur PLN Wahyu Bintoro tidak tegas terhadap hal tersebut. Jika mengenai BBM yang dipasok ke PLN, itu termasuk persoalan bisnis.
“Justru KKN jika diprioritaskan,” katanya.
Untuk itu, PLN diharapkannya benar-benar melakukan kajian terhadap hal semacam itu. PLN disebut Maskur harus mengembalikan dalam keadaan normal. Tidak bijak jika hal tersebut dikatakan merupakan kesalahan manajemen yang lama karena pengajuannya dilakukan sejak bulan Mei 2009 lalu.
“Kalau pun dikatakan demikian, kita minta bukti,” katanya.
Dikatakannya juga, sangat ironis jika PLN menambah daya dari 2.200 VA ke 23.000 VA ke satu rumah, sementara bagian masyarakat lainnya tidak bisa menikmati listrik.
Iskandar Mirza (43), warga Perum Griya Senggarang Permai mengatakan hal senada seperti yang Maskur Tilawahyu katakan: PLN dikriminasi. Menurutnya, awalnya listrik di perumahan tempatnya tinggal itu tidak menjadi persoalan. Mula mereka ia tinggal di sana, developer menyediakan 20 amper yang dibagikan ke warga yang tinggal di sana. Namun lama kelamaan keluarga yang menempati rumah tersebut semakin ramai. Sekarang sudah mencapai 70 KK dari sekitar 400 rumah yang ada.
Listrik yang disediakan sejak awal kemudian tidak mencukupi bagi warga 70 KK. Atas dasar itu, warga bersama developer kemudian sepakat meminta kepada PLN untuk melakukan penambahan daya.
“Tapi ditolak dengan alasan PLN dalam kondisi krisis listrik tidak akan menambah daya atau melakukan pemasangan baru. Saya malah bertemu langsung ke direktur PLN Wahyu Bintoro,” ujar Iskandar Mirza.
Lantas, jika dengan alasan itu ditemukan bukti adanya penambahan daya sebesar 23.000 VA ke satu rumah, hal ini katanya sangat diskriminasi. “Daya 23.000 itu tidak sedikit. Jika dari jumlah itu dibagikan, dayanya mungkin akan cukup untuk menerangi satu perumahan,” ujar Iskandar lagi.(ame)
0 comments:
Posting Komentar