Di Batam, Barang Elektronik Harusnya Murah

BATAM, IB: Menjelang dibukanya Musyawarah Wilayah, Partai Keadilan Sejahtera juga menggelar Seminar Pelaksanaan FTZ dan Dampak bagi Kesejahteraan Masyarakat. Berbagai instansi yang terkait masalah zona bebas itu pun turut diundang dalam acara yang digelar di Hotel Harmoni One Batam Center, Sabtu (2/10).

  Hadir diantaranya:  Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Batam Anton Martin, Kepala Dinas Perindag dan ESDM Pemko Batam Ahmad Hijazi dan Sekretasris Dewan Kawasan Jon Arizal.

   Anton Martin menilai, saat ini masih banyak polemik yang terjadi sejak diberlakukannya aturan FTZ tersebut. Secara umum, kebijakan itu memang bebas memasukan barang ke kawasan FTZ. Hanya saja, jenis Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya, senjata dan makanan, tetap harus melewati pemeriksaan pihak BC.

   "Untuk barang tersebut, masuknya tetap diawasi," kata Anton. Hal ini, ditegaskannya, bertujuan untuk mencari penaggung jawab atas masuknya barang tersebut. Contohnya, Anton menyebutkan, untuk jenis makanan kalau tidak diawasi bisa membahayakan warga yang tinggal di kawasan FTZ. Hal itu, kata Anton, atas permintaan BPOM. "Kalau tak diawasi, masyarakat kita bisa dibunuh secara berlahan dengan masuknya makanan yang membahayakan," sebut Anton.

   Nah, selain jenis barang diatas, seharusnya, memang barang masuk ke Batam tanpa dikenakan bea masuk sebesar 10 persen itu. "Harga barang harusnya murah di Batam," kata anton seraya melirik Hijazi yang duduk di sampingnya. Menanggapi hal itu, Hijazi hanya tersenyum. "Hal ini (barang murah) mungkin akan terasa jika ingin membeli mobil," ia mencontohkan barang murah tersebut.

   Selain menyatakan dampak posisitif atas kebijakan FTZ itu, Anton juga memaparkan data sebagai dampak negatif yang terjadi sejak diberlakukannya FTZ. "Impor yang terjadi di Batam lebih besar," katanya. Padahal, secara nasional, nilai ekspor meningkat.

   Tak hanya itu, biasanya batam selalu masuk lima besar tentang Penanaman Modal Asing (PMA), kini justru bertengger di urutan 19. Padahal, secara nasional, PMA dianggap meningkat.(chi)