Sawit dan Karet menjadi Bisnis paling menguntungkan

Karet dan sawit menjadi bisnis paling handal dan paling menguntungkan dan juga paling besar nilai keuntungannya.

Masalahnya Para toke sawit dan karet di Kabupaten Bungo, Jambi, dilaporkan enggan membayar retribusi sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari dua produk komoditi perkebunan tersebut. "Mereka (para toke) sering tidak mau membayar dan sering kabur saat melewati pos retribusi," kata petugas pos retribusi di PT Jambi Waras Riko, kemarin.

Ya... mudah-mudahan para toke-toke besar sawit dan karet tidak lagi melakukan hal-hal serupa seperti diatas tadi, supaya pendapatan daerah bisa meningkan, jika pendapatan daerah meningkat maka pemerintah juga akan memperhatikan daerah itu sendiri, mereka pasti berusaha bagaimana caranya supaya daerah tersebut bisa menjadi maju, pastinya.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pos Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang ditempatkan di beberapa perusahaan, banyak kendaraan yang melintas di pos yang membawa dan menjual karet dan sawit tidak membayar retribusi. Hal senada dikatakan penjaga pos retribusi.

Babeko yang bergerak di bidang sawit. Dikatakan, setiap truk yang datang membawa sawit dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000 per ton. "Namun sebagian besar truk yang membawa sawit dari wilayah Bungo melewati pos tersebut sering tidak mau membayar retribusi," kata petugas yang tidak mau disebut namanya.

Petugas tersebut mengaku telah berupaya membantu Pemkab Bungo mencari pemasukan. Berdasarkan peraturan, untuk karet ditarik retribusi sebesar Rp10 ribu per ton dan sawit Rp5.000 per ton. Aturan ini berlaku bagi karet yang berasal dari Bungo, sementara yang datang dari daerah lain, pada dasarnya petugas tidak punya hak menarik retribusi karena para pengusaha rata-rata telah membayar retribusi pada pos keluar dari daerah masing-masing. "Untuk karet yang datang dari luar, rata-rata kita mendapat setoran sebesar Rp2.000 permobil. Ini hanya suka rela karena tidak ada kewajiban," katanya.

Kepala Dishutbun Khairul Saleh mengatakan, penarikan retribusi pada PT Jambi Waras, selama ini paling banyak diterima sebesar Rp15 juta perbulan. Angka ini dinilai masih sangat minim, karena produksi perusahaan tersebut diperkirakan ratusan ton. "Kita menduga ada kebocoran atau tidak tertariknya retribusi sebesar 30-40 persen," katanya.

Humas PT Jambi Waras Erikson Tambunan mengatakan, pihaknya siap membantu Pemkab untuk menarik retribusi ini. Kalau petugas retribusi selama ini banyak mendapat ancaman, pihaknya siap bekerja sama dengan cara mendirikan pos di dalam perusahaan. "Dari dulu kami menyatakan sanggup membayar sesuai surat edaran Bupati. Kami siap mendirikan pos di dalam perusahaan, yang diawasi oleh petugas Dishutbun," katanya.

PT Jambi Waras selama ini banyak mendapat pasokan karet dari Tebo dan Sumbar. Dari total produksi, Tebo mencapai 50 persen, Sumbar 25 persen dan sisanya dari Bungo.

Jika produksi dari Bungo bisa ditarik retribusi secara maksimal (keseluruhan), Pemkab Bungo akan menerima kurang lebih Rp20 juta setiap bulan.

Jika angka ini bisa lebih meningkat, maka pendapatan daerah semakin maju, otomatis daerah tersebut akan lebih diperhatikan, contoh kecil adlaah jalan didaerah tersebut pasti akan diperbaiki, sehingga memperlancar arus pengguna jalan. Tetapi jika dana yang diterima masih minim bagaimana cara pemerintah setempat untuk bergerak. Kepad pengusaha diharapkan supaya lebih berfikir kedepannya, karena ini untuk kepentingan bersama. (ant/Dly)